Kepala Desa Suko Awin Jaya Idawati besama warga yang tidak menerima bantuan lagi Rabu 16/9/2026.
MUAROJAMBI,- Pemerintah Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi memberikan klarifikasi terkait kisruh penyaluran bantuan pangan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) alokasi Juli - September 2026 yang menuai protes ratusan warga, Rabu 16 September 2026.
Klarifikasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa Suko Awin Jaya, Idawati, kepada awak media.
Kades Idawati menegaskan bahwa bantuan beras CPP tersebut bukan program yang bersumber dari Pemerintah Desa. Bantuan tersebut merupakan program pemerintah pusat dengan data penerima yang sudah ditetapkan secara by system melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berdasarkan desil 1 sampai 4.
"Bantuan beras itu program dari pusat. Kami di pemerintah desa hanya menyalurkan kepada masyarakat yang namanya sudah masuk dalam daftar penerima berdasarkan desil yaitu desil satu sampai empat yang menerima," jelas Idawati.
Ia menegaskan, Pemdes tidak memiliki kewenangan untuk secara sepihak mengganti atau menghapus nama penerima, karena dapat menimbulkan persoalan hukum.
Warga Miskin Dicoret, Warga Mampu Justru Dapat
Ironisnya, di lapangan justru terjadi ketimpangan. Warga yang sebelumnya rutin menerima bantuan kini bertanya-tanya mengapa bantuan mereka berhenti. Sementara warga lain yang dinilai lebih mampu secara ekonomi justru masih tercatat sebagai penerima bantuan.
Polemik ini diperparah dengan perubahan desil yang tidak masuk akal. Banyak warga yang sebelumnya desil rendah kini berubah menjadi desil 6 ke atas, bahkan ada yang melonjak menjadi desil 10.
Seperti dialami Nenek Orok, janda miskin yang hidup pas-pasan di RT 18, yang kini berubah menjadi desil 7 sehingga tidak lagi menerima bantuan. Ketua RT 03, Yeni Delfitra, mengaku siang malam ditanyai warga.
RT Tak Dilibatkan Dalam Pendataan
Persoalan lainnya, kata Idawati, para ketua RT mengaku tidak dilibatkan secara maksimal dalam proses pendataan masyarakat. Padahal, para ketua RT dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui secara langsung kondisi ekonomi dan kehidupan warga di lingkungannya.
Menindaklanjuti hal itu, Pemdes Suko Awin Jaya telah mengumpulkan 24 Ketua RT se-desa untuk mendata ulang warga yang terdampak perubahan desil yang janggal tersebut.
Pemdes Khawatir BPJS PBI / KIS Warga Ikut Hilang
Yang lebih mengkhawatirkan, Pemerintah Desa Suko Awin Jaya juga mengkhawatirkan dampak lanjutan dari ketidaksesuaian data desil ini.
Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah kemungkinan perubahan status warga yang selama ini memperoleh fasilitas bantuan kesehatan seperti BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau KIS gratis.
Pemerintah desa khawatir warga yang sebenarnya masih sangat membutuhkan bantuan justru akan kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan apabila data desil yang tidak sesuai dengan kondisi riil ini terus dibiarkan.
"Kami khawatir, kalau desilnya berubah jadi tinggi, nanti BPJS PBI atau KIS warga yang tidak mampu juga ikut dicabut. Ini yang kami takutkan," pungkas Idawati.(*)
Redaksi
