SENGETI, - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Muaro Jambi mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PAD. Fraksi PAN juga mengajak seluruh fraksi di DPRD, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersama-sama menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Usulan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN Robinson Sirait dalam penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD Muaro Jambi Kamis (3/9/2026).
Menurut Robinson Sirait, kemandirian fiskal daerah harus terus diperkuat. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, kata dia, tidak boleh menjadi pola yang terus dipertahankan.
"Kami mengusulkan dibentuk Pansus khusus untuk memetakan dan mendongkrak PAD Muaro Jambi. Sekaligus kami mengajak fraksi-fraksi lain di DPRD, Pemda, dan seluruh OPD untuk bersama-sama turun menggali potensi daerah. Potensi PAD dan dividen dari badan usaha milik daerah harus dikelola secara maksimal," tegas Robinson.
Belanja Harus Pro-Rakyat dan Tidak Menumpuk di Akhir Tahun
Fraksi PAN juga menyoroti efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Pemerintah diminta memastikan setiap anggaran benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat.
Terlebih, waktu pelaksanaan anggaran 2026 tinggal beberapa bulan. Robinson mendorong seluruh OPD bergerak cepat dan terukur agar pelaksanaan program tidak menumpuk di penghujung tahun.
"Jangan sampai kegiatan menumpuk di akhir tahun. OPD harus bergerak cepat, tetapi tetap terukur dan bertanggung jawab. Belanja daerah harus benar-benar berbasis program yang pro-rakyat," ujarnya.
PAD Harus Dikelola Berdasarkan Data dan Transparansi
Fraksi PAN meminta perubahan APBD tidak berhenti pada persoalan administrasi. Kebijakan anggaran harus terlihat dampaknya dalam kehidupan masyarakat.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian Fraksi PAN antara lain perbaikan jalan poros desa dan kecamatan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
"APBD harus mampu menjawab persoalan yang langsung dirasakan masyarakat. Infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat harus jadi prioritas," kata Robinson.
Fraksi PAN mendorong DPRD, Pemda dan OPD terkait untuk duduk bersama memetakan sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum optimal.
"Masih banyak potensi pendapatan daerah yang perlu digali lebih dalam. Yang dibutuhkan bukan sekadar target di atas kertas, tetapi data yang jelas, pengelolaan yang transparan, serta target yang terukur," kata Robinson Sirait.(*)
Redaksi
