JAMBI, http://JAMBITRANSNEWS.COM - Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief, menghadiri penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) dan Kuliah Umum bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI di Auditorium Chatib Quzwain UIN Sultan Thaha Saifuddin (STS) Jambi, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan tersebut diawali dengan kuliah umum yang disampaikan langsung oleh Menteri HAM RI, Natalius Pigai, di hadapan sekitar 2.500 mahasiswa UIN STS Jambi.
Mengusung tema “Membangun Kampus yang Aman, Inklusif, dan Berkeadilan”, Menteri HAM Natalius Pigai mendorong terwujudnya lingkungan perguruan tinggi yang aman, inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Sebelum menyampaikan kuliah umum, Menteri HAM melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama Gubernur Jambi Al Haris, Rektor UIN STS Jambi Kasful Anwar, serta Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi, termasuk Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief.
Penandatanganan MoU ini dilanjutkan dengan serah terima plakat sebagai simbol komitmen bersama antara Kementerian HAM dengan Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi dalam penguatan nilai-nilai HAM.
Dalam pemaparannya, Menteri HAM menjelaskan bahwa HAM merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Negara, kata dia, memiliki tiga kewajiban utama, yaitu menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) HAM.
Menariknya, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara simbolis kepada perwakilan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD). Langkah ini menjadi upaya nyata pemerintah dalam mendukung pemenuhan hak administrasi kependudukan dan pengakuan identitas hukum bagi masyarakat adat.
Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Jambi, Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi, Forkopimda Provinsi Jambi, Rektor UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi beserta staf dan para dosen, mahasiswa/mahasiswi, serta para tamu undangan lainnya.
Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief menyambut baik MoU tersebut sebagai langkah penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan perguruan tinggi dalam membangun kesadaran HAM di tengah masyarakat.(Zom)
Redaksi
