Sarolangun,- Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan mengambil langkah tegas menyusul adanya laporan dan keluhan dari peserta seleksi PPPK tahap II tahun 2024 yang lulus maupun tidak lulus.
Yang mana menurut mereka adanya indikasi atau dugaan kecurangan, seperti peserta yang lulus ternyata bukan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) melainkan Outsourching ataupun Pegawai Tidak Tetap (PTT), salah satunya berinisial D yang lulus di Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun.
Selain itu beredar isu sejumlah peserta yang lulus PPPK tahap II ada Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang tidak pernah masuk kerja, bahkan ada yang sudah mengundurkan diri, di berhentikan (distop) namun bisa lulus.
Menanggapi permasalahan. PPPK tahap II yang mana SK sudah diserahkan, Bupati Sarolangun H.Hurmin meminta Pj Sekda dan BKPSDM untuk menginventarisasi peserta yang lulus yang terindikasi kesalahan administrasi bahkan melakukan kecurangan.
“Permasalahan ini akan kita bahas dan duduk bersama, nanti seperti apa hasilnya baru kita tindaklanjuti sesuai dengan aturan,” ucap H.Hurmin.
Dihadapan awak media Bupati H.Hurmin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan berkomitmen menyelesaikan permasalahan PPPK yang jika nanti terbukti melakukan kecurangan maupun adanya kesalahan administrasi.
“Intinya jika memang itu salah akan tetap kita salahkan, sebaliknya jika memang benar akan kita benarkan, tidak mungkin yang salah kita benarkan dan yang benar kita salahkan,” tutupnya.(Yhy)
Redaksi
