BATANGHARI – Bupati BatanghQari Muhammad Fadhil Arief bersemangat saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), di Gedung Pemuda Jalan Pramuka Muara Bulian, Selasa (14/03/2023).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkopimda, anggota DPRD Batang Hari, jajaran OPD se-Kabupaten Batanghari, para Ketua Organisasi, Anggota DPRD Provinsi Jambi, pewakilan Bappeda Provinsi Jambi dan beberapa perwakilan dari kabupaten lain dalam Provinsi Jambi.
Sebelumnya Ketua DPRD Anita Yasmin, dalam sambutannya sempat bertanya kepada para peserta yang mengikuti giat Musrenbang RKPD. Sembari tertawa dirinya menanyakan perihal, desa maupun kelurahan mana di Batanghari yang tidak lagi mempunyai masalah. Dirinya juga menawarkan uang sebesar Rp. 5 Juta Rupiah jika ada desa atau kelurahan yang tidak lagi bermasalah.
“Saya ingin bertanya ada tidak satu desa atau satu kelurahan yang tidak memiliki usulan atau tidak memiliki permasalahan tadi? tunjuk tangan. Kalau ada dapat duit 5 juta. Sayo raso tidak ado, berarti aman 5 juta tadi Pak Bupati. Maka dari itu bapak ibu, itulah tujuan kita melaksanakan Musrenbang Kabupaten pada hari ini,” kata Anita Yasmin.
Disebutkan Anita, dari seluruh permasalahan di desa, kelurahan di Kabupaten Batanghari agar dapat diselesaikan bersama melalui Musrenbang. Tujuan Musrenbang adalah menyepakati permasalahan yang ada di desa atau kelurahan di Batang Hari, agar kemudian di kualifikasikan sebagai permasalahan atau tidak.
“Kemudian kita tentukan prioritas permasalahan mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, karena terbatas anggaran dan kemampuan keuangan daerah. Yang ketiga adalah penyelarasan program kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan mana yang kabupaten, mana yang provinsi dan mana yang pusat,” ujarnya.
Sementara itu Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang bukanlah hal baru. Suasana saja yang berbeda, ia menginginkan adanya perubahan dalam Musrenbang. Dari tahun ke tahun harus ada peningkatan, penajaman, pemfokusan dari rencana tinjau pemerintah daerah.
“Kita tahu tadi disampaikan oleh ibu Ketua DPRD mengapa jabatan kita ada karena ada masalah di masyarakat. Mengapa ada jabatan ketua RT karena ada masalah di RTnya, mengapa ada jabatan kepala dusun karena ada masalah di dusunnya, mengapa jabatan kepala desa ada karena ada permasalahan di desanya, mengapa ada jabatan camat karena ada permasalahan di kecamatannya, mengapa ada jabatan bupati dan wakil bupati dan seluruh jajaran karena ada masalah di kabupatennya termasuk di gubernur sampai presiden,” tegas Fadhil.
Ditekankan Bupati Batanghari, masalah tidak akan pernah selesai sampai dunia kiamat. Tapi bagaimana masalah yang ada bisa diurai bersama sepanjang amanah jabatan di emban, dan itu juga tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Seperti yang disampaikan ibu ketua tadi, bagaimana sepanjang amanah ini kita pegang kita dapat mengurai masalahnya. Apakah hilang masalahnya? Tidak tapi timbul masalah yang ada-ada saja. Tidak lagi masalah yang urgent, masalah yang menyangkut hajat hidup, masalah yang menyangkut keberhasilan diri. Kita perlu memandang sesuatu komprehensif, bisa menduduki sesuatu pada tempatnya. Apakah salah usulan dari stakeholder-stakeholder para kepala OPD, tidak salah karena itu masalah yang dihadapin di daerah konstituennya, karena itu yang dibutuhkannya dalam rangka dia membuat manfaat bagi masyarakat sesuai dengan tupoksi di OPD nya masing-masing,” pungkasnya...(zom)
Redaksi
Social Plugin